BEKASIUNIVERSE – Hingga Oktober 2025, serapan anggaran infrastruktur di Kota Bekasi baru menyentuh 58 persen. Angka ini dinilai terlalu rendah oleh DPRD Kota Bekasi yang mendesak pemerintah mempercepat realisasi proyek menjelang akhir tahun.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mengatakan rendahnya serapan anggaran bisa berdampak pada lambannya pelayanan publik, terutama di bidang jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan.
“Pada November seharusnya sudah 80 sampai 85 persen,” kata Alit, Selasa (4/11/2025).
“Minimal 90 persen program infrastruktur bisa terealisasi,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui adanya keterlambatan karena rasionalisasi dan efisiensi program, namun memastikan proyek fisik tetap berjalan.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” ujarnya.
Tri menyebut saat ini Pemkot tengah mengebut proyek pengendalian banjir, termasuk pembangunan polder di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat, serta normalisasi kali di Medansatria dan Bekasi Utara.
“Kami fokus menyelesaikan polder dan pengerukan kali agar dampak hujan bisa terkendali,” kata Tri. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
